badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer dalam pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan juga dihadiri kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi mau memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas dan benar. maka, kalau seandainya banyak yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan setelah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak dulu menjadi tanggung jawab bkd, tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan sebab bisa mengakibatkan preseden buruk selama perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka dapat diproses secara hukum sekalipun sudah diangkat menjadi cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi mengatakan zat pidana tak hilang biarpun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan tersebut telah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer dan mesti diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma supaya menegakkan hukum, sementara untuk mewujudkan keadilan makanya tak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang dan berhak tapi tak punya kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji itu. efek jera mesti diberikan makanya tak ada lagi oknum dan berbuat itulah, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyatakan di peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan serta aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan bahwa tak banyak klausul serta Salah satu pasal pun dan mengajarkan bahwa honor daerah dapat diangkat sebagai cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tak melalui apbd atau apbn. tak dan banyak pasal dan menyebutkan kiranya mereka mampu bekerja pada instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu merupakan honor daerah namun honornya berasal dari apbd serta apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyatakan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta dalam 31 desember 2008, detail memaparkan 12 orang tercatat di registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut dapat sebagai bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan mampu dijadikan bukti bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal itu, secara juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dijadikan tenaga honorer pada tahun 2006 juga 2007, cuma Salah satu orang yang tercatat dibuat honorer direkrut di 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah adanya sejumlah honorer yang tercatat selama mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd dan smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. sebab tersebut sudah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut untuk honorer selama 31 desember 2005, katanya.
