komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas dengan kinerja kementerian studi serta kebudayaan sesudah menikmati permasalahan pada pelaksanaan ujian nasional hampir selama semua provinsi.
fakta berbicara lain, makanya kami berbagai di komisi x sangat tidka puas melalui un dan kacau ini. padahal setiap kali mencatat katanya persiapannya sudah matang, tapi yang terjadi hingga hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan dalam ruang pola kantor gubernur sulsel pada makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un pada 2013 tidak mungkin terulang dulu selama tahun-tahun mendatang.
pihaknya harapkan kepada kemendikbud agar dapat mengajarkan permasalahan itu untuk mereka tak mengulangnya pada tahun kedepan.
Informasi Lainnya:
- Informasi Grosir Aksesoris Korea Murah
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Grosir Aksesoris Korea
komisi itu sudah melayangkan surat panggilan kepada mendikbud muhammad nuh untuk menyerahkan penjelasan juga pertanggungjawaban kepada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.
kita mau minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, tergolong sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, bagaimana yang terjadi dan bagaimana rencana mereka terhadap un 2014, kata syamsul dan didampingi beberapa anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.
ia menyampaikan sampai ketika ini masih ada bagian yang memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik hingga materi teknis yang lain.
dpr, katanya, setuju melalui un yang dijadikan untuk perhatian pemerataan pendidikan.
akan akan tetapi, tenntang melalui hasil un dan ingin dijadikan dibuat tiket supaya masuk ke perguruan tinggi, dia menyatakan perlunya kemendikbud mempunyai ukuran dan lain, tanpa melihat hasil un.
hasil un itu tidak mencerminkan kualitas siswa yang sebenarnya serta ini yang adalah tantangan kita bersama. mesti banyak ukuran lain disamping dari hasil un tersebut, katanya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir pada diskusi tersebut mengatakan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi selama semua provinsi.
ia menyatakan pesan melalui komisi x dpr tersebut agar diutarakan pada kemendikbud terkait kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju manakala pencetakan un harus dipusatkan selama jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, terlebih dalam indonesia bagian timur dan cukup sulit supaya distribusi soal ujian.
ia menunjukan un yang diselenggarakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi selama jakarta, hendak berpengaruh selama distribusi.
dari januari lalu saya suda beritahukan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, tapi sebab tak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, katanya.
ia menjelaskan kondisi geografis selama indonesia bagian timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, melalui infrastruktur jalan yang masih kurang bagus oleh karenanya distribusi soal ujian membutuhkan masa dan berlarut.
dia menyampaikan tuntutan agar badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian serta pengembangan (litbang) kementerian pendidikan juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia menyampaikan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp juga litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama juga disepakati bersama, sehingga berbagai harus bertanggungjawab, ujarnya.
halide juga mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak melakukan kontrak melalui percetakan mengenai agenda un.
seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak dan detail, termasuk kapan soal dicetak serta waktu didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan cuma dilaksanakan oleh guru, hendak tetapi petugas pihak tata usaha dan terpaksa menurun tangan.
oleh sebab tersebut, dia harapkan terhadap komisi x dpr agar mampu menungkapkan hal itu terhadap mendikbud agar kementerian tersebut menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi untuk tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.