kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan demikian dan juga harus dimintai keterangan adalah kaum pejabat bppn dalam saat tersebut (2002-2004).
merekalah yang memberi usul serta melelang murah aset negara. kpk harus memanggil kaum ketua bppn serta deputi-deputi bppn yang diduga adalah otak daripada skl ataupun realese and discharge ini, kata anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, kepada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, kata achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda Jazz
- Honda CR-V Jadi Mobil SUV Terlaris
merekalah yang berhubungan dengan para konglomerat ketika itu. bppn mengajukan permohonan terhadap pemerintah agar dipasang release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola dengan kaum bankir dan diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung cara kpk untuk memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika tersebut. audit forensik juga diperlukan agar mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.